Starlink: Pro-kontra layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk di Indonesia - 'Pemain lokal juga mampu, pemerintah jangan anak emaskan pemain asing' - BBC News Indonesia (2024)

Sumber gambar, Antara Foto

26 Mei 2024

Penyedia jasa internet lokal mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan "menganakemaskan" Starlink, bisnis internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk. Pengamat menilai pemerintah harus mendorong iklim usaha yang adil dan mengawasi lalu lintas data Starlink, agar tak muncul ancaman keamanan nasional.

Musk meluncurkan layanan Starlink di Denpasar, Bali, pada Minggu (19/05), bertepatan dengan peresmian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses internet bagi sejumlah puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Masuknya Starlink ke pasar retail Indonesia segera jadi bahan perbincangan hangat publik, termasuk di media sosial.

Pebisnis lokal menyoroti strategi "jual rugi" Starlink, yang dikhawatirkan bakal menimbulkan persaingan tak sehat.

Pengamat pun mengingatkan pemerintah untuk mengawasi lalu lintas data Starlink, agar layanannya tidak digunakan kelompok teroris atau separatis sehingga menimbulkan ancaman keamanan nasional.

sem*ntara itu, pemerintah menegaskan Starlink telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Pengawasan dan evaluasi pun akan dilakukan secara berkala atas operasi mereka.

Sumber gambar, Getty Images

Apa itu Starlink?

Starlink adalah sistem internet berbasis satelit dengan orbit relatif dekat dengan permukaan bumi atau low Earth orbit (LEO).

Alih-alih menggunakan kabel serat optik, Starlink mengandalkan konstelasi ribuan satelit kecil berorbit rendah untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi.

Mudahnya, Starlink mengirimkan data internet melalui gelombang radio ke satelit-satelit di orbit, yang kemudian meneruskannya ke pengguna di berbagai belahan bumi.

Sistem internet satelit biasanya diandalkan di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau kabel serat optik.

Sumber gambar, Getty Images

SpaceX, perusahaan transportasi antariksa milik Elon Musk asal Amerika Serikat, mulanya mengirimkan 60 satelit ke orbit rendah bumi pada Mei 2019 dan meluncurkan layanan internet Starlink pada Oktober 2020.

Per April 2024, telah ada 5.874 satelit Starlink di orbit, dan 5.800 di antaranya masih beroperasi, menurut catatan astronom Jonathan McDowell.

Tiap satelit Starlink, yang diperkirakan berjarak 550 kilometer dari permukaan bumi, berumur kira-kira lima tahun.

Pada 20 Mei lalu, Musk mengatakan melalui akun X-nya bahwa jumlah pelanggan Starlink telah menyentuh 3 juta, yang tersebar di 99 negara (termasuk Indonesia).

Ke depannya, Musk berambisi menghadirkan "megakonstelasi" dengan target 42.000 satelit Starlink di orbit, sehingga dapat menyediakan akses internet cepat untuk semua.

Starlink mengeklaim paket internet "Standar" untuk kategori "Perumahan"-nya memiliki kecepatan unduhan dengan kisaran 25-100 Mbps. Biaya langganannya di Indonesia menyentuh Rp750.000 per bulan.

sem*ntara itu, paket "Prioritas Mobile" untuk kategori "Jelajah" dan "Kapal" disebut menyediakan kecepatan unduhan 40-220 Mbps. Biaya terendah untuk paket ini sebesar Rp4,3 juta per bulan.

Sebagai perbandingan, layanan internet satelit Satria-1 milik Indonesia dibanderol Rp2,5 juta per bulan dengan kecepatan 3-20 Mbps.

Heru Sutadi, pengamat teknologi informasi sekaligus direktur eksekutif Indonesia ICT Institute, mengatakan rata-rata orang Indonesia membutuhkan internet dengan kecepatan 20 Mbps, meski di kota besar seperti Jakarta kebutuhannya bisa meningkat hingga 50 Mbps.

Sekilas, kecepatan yang ditawarkan Starlink terlihat superior dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia.

Namun, kata Heru, masyarakat harus memahami bahwa kecepatan yang ditawarkan Starlink menggunakan kisaran, dengan model "up to" atau "hingga" angka tertentu.

"'Up to' itu artinya kan memang ya kalau lagi bagus kecepatannya bisa segitu, kalau enggak ya jangan marah. Ya namanya juga 'up to'," kata Heru.

"Komplain yang kita lihat di banyak negara kan seperti itu, karena 'up to'-nya itu. Seolah-olah kecepatannya akan sebesar itu terus, padahal kan kenyataannya ketika penggunanya bertambah dia dipastikan akan turun."

Sejak kapan Starlink masuk ke Indonesia?

Sejak Juni 2022, Starlink telah bekerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak usaha BUMN PT Telkom Indonesia yang menyediakan layanan satelit.

Hubungan yang terjalin adalah bisnis ke bisnis (B2B), bukan langsung ke pelanggan (B2C). Jadi, saat itu satelit Starlink diizinkan berlabuh secara khusus di Indonesia untuk mendukung layanan jaringan tetap tertutup Telkomsat, bukan masyarakat umum.

Layanan jaringan tetap tertutup di sini merujuk penyediaan jaringan untuk disewakan ke penyelenggara jasa telekomunikasi.

Lalu, Starlink mendirikan anak usahanya di Indonesia dengan nama PT Starlink Services Indonesia (SSI) sejak September 2022.

Merujuk data Kementerian Hukum dan HAM per 25 Mei 2024, PT SSI bergerak di bidang telekomunikasi satelit, penyediaan jasa internet, dan pengoperasian situs web dengan tujuan komersial.

Sebanyak 99% saham PT SSI dikuasai Starlink Holdings Netherlands, sem*ntara sisa 1% dipegang SpaceX Netherlands. Kedua pemegang saham itu berbasis di Amsterdam, Belanda.

Pada 6 Maret 2023, Telkomsat meneken nota kesepahaman dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sehingga membuka peluang kerja sama dengan para anggota APJII untuk memanfaatkan teknologi Starlink via Telkomsat.

"Saat ini, kapasitas [bandwith] yang dimiliki oleh Telkomsat sangat besar dan dapat memenuhi kebutuhan berapa pun yang diminta oleh anggota APJII," kata Lukman Hakim Abd. Rauf, Direktur Utama Telkomsat, saat itu.

"Telkomsat tidak akan menjual bandwidth ke end-user. Target Telkomsat dalam memberikan layanan adalah kepada operator seluler dan perusahaan ISP [penyedia layanan internet]."

Sumber gambar, Getty Images

Namun, pada 3 April 2024, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Starlink telah mengurus dua izin operasi untuk menjual layanannya langsung ke pelanggan.

Dua izin itu adalah sebagai ISP dan penyelenggara layanan very small aperture terminal (VSAT) - perangkat untuk menerima data dari dan mengirim data ke satelit.

Dua hari berselang, Kompas.com mencatat situs Starlink mulai memasarkan paket internet "Perumahan" untuk konsumen Indonesia, dengan biaya langganan bulanan Rp750.000 dan biaya perangkat keras Rp7,8 juta.

Pada awal Mei, Starlink mulai menampilkan rincian harga untuk paket-paket internet lainnya, yaitu "Jelajah" dan "Kapal", masing-masing dengan biaya langganan bulanan terendah Rp990.000 dan Rp4,3 juta.

Elon Musk lantas datang ke Denpasar, Bali, untuk meluncurkan layanan Starlink pada 19 Mei, sekaligus meneken kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses internet bagi sejumlah puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

“Dari 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia, sekitar 745 tidak memiliki akses internet sama sekali dan 1.475 memiliki akses internet yang terbatas. Semuanya tersebar di 7.000 pulau di Indonesia," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada hari peresmian kerja sama dengan Starlink.

"Diharapkan [dengan kerja sama ini] mereka dapat akses internet yang layak sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas yang ada di daerah perkotaan."

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pun bekerja sama dengan lembaga konsultan Tony Blair Institute (TBI) for Global Change untuk melakukan uji coba layanan Starlink di IKN, Kalimantan Timur.

TBI memfasilitasi pemasangan perangkat Starlink di "10 lokasi strategis" IKN, termasuk fasilitas pendidikan dan pusat kesehatan, pada awal Mei lalu.

Ini adalah bagian dari proses uji gagasan atau proof of concept (PoC) untuk mengetes keandalan, keberlanjutan, dan keterjangkauan layanan Starlink.

Hasil PoC itu rencananya akan diumumkan secara resmi saat groundbreaking keenam IKN pada akhir Mei, seperti dilaporkan Kompas.com.

Apakah Starlink telah memenuhi seluruh syarat operasi?

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan PT Starlink Services Indonesia (SSI), anak usaha Starlink, telah "memenuhi berbagai kewajibannya" untuk mendapat izin operasi di Indonesia.

Izin operasi itu khususnya adalah untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui very small aperture terminal (VSAT) dan layanan akses internet (ISP).

Dalam prosesnya, PT SSI disebut telah mendapat hak labuh dan izin stasiun radio angkasa, serta berkomitmen membangun pusat operasi jaringan (NOC) untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas data, mengawasi gangguan, dan sebagainya.

"[Starlink] berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi dan lalu lintas data, termasuk persyaratan terkait dengan keamanan dan penegakan hukum," kata Budi saat konferensi pers daring, Jumat (24/5).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga

Budi mengatakan Starlink pun telah mulai menyiapkan kantornya di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, katanya, akan melakukan evaluasi atas operasi Starlink tiap tiga bulan sekali untuk mengecek seluruh komitmen Starlink, entah soal pengadaan kantor, perekrutan tenaga kerja lokal, kerja sama dengan penyedia jasa internet domestik, dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Secara khusus, Budi bilang telah meminta Starlink membuka layanan untuk menampung berbagai keluhan pelanggan di Indonesia.

"Customer service harus ada di Indonesia. Kalau enggak ada, nanti komplain-komplain, pemalsuan, penipuan, bisa banyak gitu loh. Yang rugi Starlink sendiri dan masyarakat juga [merasa] tertipu," ujar Budi.

"Kita juga paham bahwa dalam ekosistem bisnis telko ini kan keluhan pelanggan juga harus kita perhatikan."

Keluhan soal harga layanan Starlink

Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengaku "kaget" melihat harga paket "Standar" untuk kategori pelanggan "Perumahan" Starlink yang sebesar Rp750.000 per bulan.

Menurutnya, itu jauh lebih murah dibandingkan ongkos paket "Standar" internasional Starlink.

Sebagai perbandingan, paket "Standar" di Amerika Serikat ditawarkan dengan nilai US$120 (setara Rp1,9 juta) per bulan.

Meski begitu, paket yang sama di Malaysia dijual dengan harga RM220 per bulan, kurang lebih juga setara Rp750.000.

Sumber gambar, Starlink.com

Selama ini, kata Arif, harga layanan internet memang diserahkan ke mekanisme pasar tanpa batas atas ataupun bawah.

Namun, kali ini pemerintah disebut perlu memberi perhatian lebih pada strategi harga Starlink, yang dikhawatirkan dapat "merusak pasar industri ISP di dalam negeri", dan mengambil langkah untuk melindungi pemain lokal.

"Apalagi kita sendiri kan sudah beroperasi sejak lama, juga sudah berkontribusi banyak buat pemerintah dalam hal PNBP, pajak dan lain-lainnya. Jadi kita pikir pemerintah juga harus punya national interest," kata Arif.

Arif bilang jangan sampai kehadiran Starlink justru jadi "memakan bisnis teman-teman yang sudah lama beroperasi di Indonesia".

Secara lebih spesifik, Arif menilai operasi Starlink akan menekan bisnis internet dengan jaringan serat optik atau fixed broadband di daerah pinggiran.

Baca juga:

Untuk daerah perkotaan, menurutnya para pemain lama tak akan banyak terdampak. Apalagi, layanan fixed broadband di perkotaan hadir dengan harga lebih terjangkau dibanding paket "Standar" Starlink, rata-rata antara Rp100.000 dan Rp300.000.

Heru Sutadi, direktur eksekutif Indonesia ICT Institute, mengatakan memang ada kekhawatiran soal potensi predatory pricing atau strategi jual rugi dari Starlink, yang bisa menimbulkan persaingan tidak sehat.

Apalagi, kini Starlink menawarkan diskon untuk harga perangkat kerasnya.

Di luar biaya bulanan Rp750.000, pelanggan wajib membeli perangkat senilai Rp7,8 juta di awal. Namun, hingga 10 Juni nanti, Starlink memberikan potongan sehingga harganya hanya Rp4,68 juta.

Sumber gambar, Starlink.com

Berbeda dengan Arif dari APJII, Heru merasa tetap ada ancaman dari Starlink untuk pasar di wilayah perkotaan.

"Orang Indonesia itu price-sensitive. Bila ada dua layanan, mana yang lebih murah itu yang dipilih," kata Heru.

"Kita enggak tahu nanti dalam beberapa waktu ke depan, bisa jadi Starlink juga banting harga. Kecepatannya dikurangi, harganya lebih murah. Bisa jadi ramai kan dia [pelanggannya]."

Telkomsel dan XL Axiata, penyedia layanan seluler yang juga memiliki lini bisnis fixed broadband, sama-sama berharap pemerintah dapat mendorong terciptanya equal playing field atau kompetisi yang adil untuk semua, termasuk dengan memastikan Starlink memenuhi seluruh kewajiban pajak dan non-pajak yang ada.

"Selain itu pula diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi agar Starlink diwajibkan bekerja sama dengan operator untuk layanan B2C dan B2B serta melakukan kontrol terhadap struktur tarif Starlink, sehingga tidak berpotensi mengancam keberlangsungan usaha telekomunikasi nasional," kata Henry Wijayanto, Kepala Divisi Komunikasi Eksternal XL Axiata.

Meski begitu, Saki H. Bramono, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Telkomsel, optimistis layanan fixed broadband IndiHome dari Telkomsel tetap lebih unggul dibanding Starlink, khususnya di wilayah perkotaan.

Itu karena teknologi satelit disebut kerap menghadapi kendala di daerah perkotaan dengan banyaknya bangunan tinggi dan berbagai hambatan lain yang bisa mengurangi stabilitas jaringan satelit.

"Oleh karena itu, untuk kawasan urban yang memerlukan koneksi internet yang stabil, andal, dan cepat, Telkomsel melalui layanan fixed broadband IndiHome hadir menawarkan solusi yang lebih sesuai," kata Saki.

Sumber gambar, Getty Images

sem*ntara itu, Steve Saerang, Kepala Divisi Komunikasi Korporat Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan perusahaannya tidak melihat Starlink sebagai kompetitor.

Indosat, katanya, justru melihat ada peluang kolaborasi dengan Starlink untuk bersama mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia.

"Teknologi low Earth orbit [LEO] memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga di wilayah terpencil dan juga terluar Indonesia," kata Steve.

Arif dari APJII menegaskan, sebenarnya para penyedia jasa internet di Indonesia pun punya kemampuan untuk membantu pemerintah mendorong pemerataan akses internet ke seluruh pelosok negeri.

Namun, pemerintah terkesan "menganakemaskan" pemain asing tanpa lebih dahulu mencari solusi bersama para pemain lokal, katanya.

"Ya kita juga pengin diajak bicara, dong. Jangan terus tiba-tiba semua diserahkan kepada asing," kata Arif.

"Kalau ada hal seperti ini ya jangan terus [pemain asing] jadi anak emas yang terlalu berlebihan juga."

sem*ntara itu, Heru dari Indonesia ICT Institute bilang bila pemerintah sulit menunjukkan keberpihakan pada pemain lokal, setidaknya harus ada "lapangan bermain yang setara".

Dengan begitu, seluruh penyedia layanan internet mesti memenuhi kewajiban yang sama dan tidak ada yang diistimewakan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bilang pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi atas operasi Starlink di Indonesia, sehingga dapat tercipta kompetisi yang adil.

Untuk masalah stategi harga Starlink, Budi menyerahkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, mengatakan memang penting agar setiap pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama sehingga persaingan berlangsung secara setara.

Namun, saat ini ia bilang belum bisa berbicara banyak mengenai kehadiran Starlink di industri telekomunikasi Indonesia.

"Apakah akan mengganggu? Saat ini kami belum mendalami secara khusus dan masih mengamati perkembangan yang ada," katanya.

Risiko keamanan nasional

Hargyo Tri Nugroho, dosen teknik komputer Universitas Multimedia Nusantara (UMN), mengatakan Starlink memang bisa membantu menyediakan akses internet cepat, termasuk di daerah-daerah pedalaman atau terpencil di Indonesia.

Masalahnya adalah bila layanan internet Starlink digunakan oleh kelompok teroris atau separatis untuk berkoordinasi atau merencanakan sesuatu yang mengancam keamanan nasional, kata Hargyo.

Karena itu, tambahnya, penting bagi pemerintah untuk mendapat akses untuk mengawasi lalu lintas data Starlink.

Sumber gambar, Getty Images

"Kalau pakai BTS [base transceiver station] kan ketahuan, posisinya di sini orang ini, misalnya di gunung. Tapi kalau pakai satelit kan susah dideteksinya," kata Hargyo.

"Intinya di keterbukaan, bagaimana Starlink memberikan akses ke pemerintah untuk melakukan pengawasan."

Heru Sutadi, direktur eksekutif Indonesia ICT Institute, mengatakan masalah itu bisa diatasi bila Starlink membangun pusat operasi jaringan (NOC) di Indonesia.

Mudahnya, NOC adalah infrastruktur untuk mengawasi, memantau, dan mengamankan jaringan komunikasi.

"Banyak kasus itu kan kelihatan jejak digitalnya," kata Heru.

"Tapi misalnya enggak ada NOC, kemudian komunikasinya langsung ke AS, ya kita susah mencari jejaknya. Karena nanti AS itu bisa mengatakan bahwa ini bukan yurisdiksi Indonesia segala macam. Itu kan yang banyak terjadi seperti itu."

Sumber gambar, Getty Images

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan ia telah meminta Starlink membangun NOC di Indonesia, dan menurutnya Starlink telah "berkomitmen" untuk itu.

Dengan NOC, kata Budi, pemerintah dapat melakukan kontrol atas akses internet di Indonesia, sehingga bisa memblokir layanan internet bila disalahgunakan misalnya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Nanti ini bisa dipakai buat [menangani] judi online, p*rnografi, separatis, hal-hal yang tidak sesuai atau dilarang dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," kata Budi.

"NOC di Indonesia. Itu harga mati. Paham, enggak?"